JAKARTA, WARTAYODAY.COM – Dihari Pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma’ruf Amin, TNI menyiagakan robot pengawas udara tanpa awak atau unmanned aerial vehicle (UAV) di seluruh langit Jakarta. Pesawat UAV yang memiliki kemampuan menyorot dengan infrared dimaksud untuk menyisir area atas objek atau gedung.
“Untuk drone, Mandala operasinya se-Jakarta ya, semua. (Drone UAV) kami terbangkan karena ada infrarednya,” jelas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019).
“”Sehingga kalau ada sniper di atas gedung yang bukan kami tempatkan, bukan anggota kami di sana, kami curigai walaupun itu bukan sniper, tapi kalau ada metal lalu ada orangnya, itu kami curigai,” lanjut dia.
Selain Drone, TNI juga menyiagakan helikopter hingga pesawat dalam pengamanan pelantikan Jokowi-Ma’ruf. Hadi kemudian menjelaskan cara pengawasan dari helikopter, di mana akan mengerucut ke titik-titik kritis di sekitar gedung DPR/MPR seperi wilayah Pejompongan dan Petamburan.
“Kemudian helikopter itu (dioperasikan) khusus di wilayah-wilayah yang kami curigai, jadi tidak begitu luas. Jadi kalau di atas gedung DPR/MPR ada pesawat, itu sedang surveilance di sana,” sebutnya
Ketika awak pesawat Boeing melaporkan adanya ancaman di wilayah tersebut, maka anggota yang mengawasi dari helikopter bertugas memastikan laporan tersebut.
“Boeing langsung dari ketinggian 16 ribu ‘tembak’ setiap pos-pos yang disebutkan tadi, misalnya Pejompongan, Petamburan, kemudian diyakinkan oleh heli,” tutur Hadi.
Sebelumnya, Hadi menuturkan awak udara akan memberikan laporan secara real-time (terkini) ke kantornya yang menjadi posko pengamanan utama di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus. Dari sana, Hadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengawasi situasi keamanan pelantikan presiden terpilih dan wakilnya.
“Hasil informasi dari pesawat akan dilaporkan langsung real-time dengan downlink posko yang ada di Merdeka Barat, sehingga seluruh aparat TNI-Polri dapat memantau real-time wilayah-wilayah yang dianggap kritis,” tutur Hadi.- (dtc)
