TEBINGTINGGI, WARTATODAY.com – Pemerintah Kota Tebingtinggi menyatakan komitmennya untuk mendukung dan bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak di KotaTebingtinggi, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perlindungan dari kekerasan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, H Chairil Mukmin Tambunan, dalam audiensi bersama pengurus LPA Tebingtinggi, Selasa (3/6/2025), di ruang kerja Wakil Wali Kota.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua LPA Kota Tebingtinggi, Dadi Permadi menjelaskan sejarah singkat lembaga dan peran mereka dalam membantu anak-anak, terutama yang mengalami kekerasan atau terkendala administrasi pendidikan seperti tidak memiliki akta kelahiran atau NIK.
“Kami berdiri sejak 2019. Fokus kami mendampingi anak-anak yang mengalami masalah, baik pendidikan, kesehatan, hingga kekerasan. Beberapa kasus kami tangani bersama Unit PPA dan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan,” ujar perwakilan LPA Tebingtinggi.
Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan LPA dan menegaskan, bahwa Pemerintah Kota siap hadir dan berkontribusi dalam setiap program yang berpihak pada anak.
“Kami sangat terbuka untuk bersinergi. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau ada program atau kegiatan, silakan sampaikan. Kami akan bantu sebatas kemampuan dan kewenangan kami,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas rencana kegiatan menyambut Hari Anak Nasional pada 23 Juli mendatang. LPA berencana mengadakan kegiatan jalan santai, lomba mewarnai, dan lomba public speaking yang melibatkan pelajar dari TK hingga SMA. Wakil Wali Kota menyambut baik rencana tersebut dan meminta agar panitia segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan dapat difasilitasi secara maksimal.
LPA juga menyoroti permasalahan anak-anak yang berasal dari keluarga broken home dan korban kekerasan, termasuk beberapa kasus anak di bawah umur yang kini sedang ditangani. Pihak LPA berharap ada dukungan lebih lanjut dari Pemko untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, terutama akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“Seringkali kami menemukan anak-anak yang tidak bisa mendaftar sekolah karena tak punya akta kelahiran atau NIK. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian dinas terkait,” ujar salah satu pengurus.
Wakil Wali Kota menutup audiensi dengan menyampaikan harapannya agar sinergi antara LPA dan Pemko Tebingtinggi bisa semakin erat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan niat yang sama dan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak kita,” tutupnya. (archa)
