TEBING TINGGI, WARTATODAY.com – Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampubolon yang diwakilkan Wakapolres Tebing Tinggi Kompol Asrul Robert Sembiring hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba – 2023 Polres Tebing Tinggi di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, Kamis (21/12/2023).
Bertindak sebagai Pimpinan Apel Penjabat Sekda Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, Perwira Apel Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Dhoraria Simanjuntak dan Komandan Apel Kanit Dikiyasa Sat Lantas Polres Tebing Tinggi, Ipda Andi.
Apel gelar pasukan ini ditandai dengan penyematan pita kepada Bripka Julhendra (Polres Tebing Tinggi), Pratu Wahyu Syahputra (Subdenpom) dan Boy Simanjuntak dari Dishub Kota Tebing Tinggi..
Kapolri dalam amanat tertulis yang dibacakan Pj Sekda menyampaikan apel Gelar Pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 (Nataru) dapat berjalan dengan optimal.
Pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar, sebagaimana penekanan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa, “Natal dan tahun baru ini rutinitas tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok” ujarnya.
“Hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar 143.65% atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi,” pesan Kapolri.
Pada Nataru tahun ini, Polri dan stakeholder terkait telah memetakan permasalahan kamseltibcar lantas dan kamtibmas yang harus diwaspadai. Pada sisi kamseltibcar lantas, Polri bersama stakeholder terkait telah menerbitkan SKB yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas penyeberangan laut dan penundaan perjalanan. Tentunya SKB ini harus dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan.
“Khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan. Sediakan kantong parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar masuk, dan pengaturan lokasi pedagang agar masyarakat dapat berwisata dengan nyaman,” sebutnya.
Kemudian guna mengantisipasi kejahatan konvensional, lakukan patroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi dan wisata, daerah rawan kejahatan serta pemukiman. Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas setempat dan sediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian.
“Terkait bencana alam, siapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi dan sarpras pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan serta lokasi wisata alam. Tingkatkan juga edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan BMKG untuk melakukan sosialisasi informasi cuaca, sehingga kita mampu memberikan quick response guna memitigasi dampak bencana. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah lakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga Bapokting. Imbau pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan stok. Apabila diperlukan, lakukan gakkum secara prosedural, namun jangan sampai mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, lakukan monitoring ketersediaan stok BBM dan berikan dukungan kepada pertamina agar dapat melayani masyarakat dengan baik,” ujar Pj Sekda membacakan amanat Kapolri.- (Red/j)
