TEBINGTINGGI,WARTATODAY.com – Wali Kota Tebing Tinggi, H Iman Irdian Saragih, meninjau langsung kondisi Pasar Induk Kota Tebing Tinggi sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan itu, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Perdagangan Marimbun Marpaung, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf Purba, para lurah, serta jajaran terkait, Rabu (29/7/2026).
Saat meninjau lokasi, Wali Kota mengaku prihatin melihat kondisi Pasar Induk yang telah lama terbengkalai. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pusat perekonomian masyarakat apabila dikelola secara optimal.
“Kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah cukup lama tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota akan berupaya semaksimal mungkin menghidupkan kembali Pasar Induk ini tanpa membebani APBD. Kami akan mengoptimalkan bangunan yang sudah ada dengan dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Tebing Tinggi,” ujar Wali Kota kepada awak media.
Wali Kota juga menyinggung polemik penolakan pelaksanaan Pasar Pengendalian Harga (PPH) di Pasar Sakti yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut bukan merupakan kebijakan pribadi Wali Kota maupun Kepala Dinas Perdagangan, melainkan tindak lanjut arahan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, ke depan Pemerintah Kota akan memusatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Pasar Pengendalian Harga oleh Dinas Perdagangan di Pasar Induk.
“Kami ingin masyarakat datang ke Pasar Induk karena ada nilai lebih, terutama harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar tersedia akses transportasi menuju Pasar Induk sehingga aktivitas ekonomi dapat kembali hidup,” kata Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pasar Pengendalian Harga di Pasar Sakti yang berlangsung pada 27 hingga 31 Juli 2026 merupakan program yang dilaksanakan atas arahan TPID Provinsi Sumatera Utara bersama Perum Bulog dan Bank Indonesia sebagai langkah pengendalian inflasi.
Ia menegaskan, Kota Tebing Tinggi saat ini termasuk daerah dengan harga beras yang relatif tinggi sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan Pasar Pengendalian Harga.
“Kegiatan ini bertujuan menekan kenaikan harga beras agar tetap terjangkau masyarakat. Memang sempat terjadi miskomunikasi dengan pedagang karena adanya perbedaan harga jual, namun hal tersebut telah kami klarifikasi bersama Satgas Pangan Polres Tebing Tinggi dan para pedagang. Mereka juga telah berkomitmen untuk tidak menjual bahan pokok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelasnya.
Marimbun menambahkan, kebutuhan beras masyarakat Kota Tebing Tinggi mencapai sekitar 45 ton per hari. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga agar tidak memicu inflasi.
Selain itu, Dinas Perdagangan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan Perum Bulog untuk memindahkan pelaksanaan Pasar Pengendalian Harga ke kawasan Pasar Induk. Langkah tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan kembali aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.
Ke depan, Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga merancang konsep pembentukan BUMD Pangan yang akan menjadikan Pasar Induk sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok. Melalui konsep tersebut, Pasar Induk diharapkan menjadi simpul perdagangan yang mampu menjalin kerja sama dengan daerah hinterland maupun kabupaten/kota sekitar, sehingga arus masuk dan keluar komoditas pangan dapat berjalan lebih efektif.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi optimistis Pasar Induk dapat kembali berfungsi sebagai pusat perdagangan strategis sekaligus mendukung pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (archa)