TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Penjabat Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, didampingi OPD terkait, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo, Kamis (2/03/2023), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.
Turut hadir bersama Presiden, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Selain itu, terlihat hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia, jajaran BNPB, BPBD se-Indonesia, serta Forkopimda se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” lanjut Presiden.
Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini.
“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujar Preaiden.
Lalu, lanjut Presiden, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.
Kemudian, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.
“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” tegas Presiden.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.
“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” jelas Presiden RI, Joko Widodo.
Turut mendampingi Pj Wali Kota Tebingtinggi, Kadis Damkar dan Penyelamatan, H. Abdul Halim Purba, Inspektur Kota, H. Kamlan, Kadis Pendidikan, Idam Khalid, Kadis Kominfo, Dedi Parulian Siagian, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Setdako, Nur Azizah Rangkuti, SS, Kepala BPBD, Tora Daeng Masaro, Camat Padang Hilir, Ramadhan Pulungan, Kabid Komunikasi Kominfo, Iswan Suhendi, dan Analis Perencanaan dan Kerjasama Setdako Tebing Tinggi Chairuni Bella Savitri. (APA)
