TEBINGTINGGI,WARTATODAY.com – Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan, menghadiri rapat paripurna DPRD, dalam rangka Pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Jumat (7/8/2026) di ruang rapat paripurna DPRD, Jln. Dr. Sutomo.
Rapat Paripurna dipimpin ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution dan wakil ketua II, Husein.
Dalam pandangan umum, Erniwati dari fraksi Keadilan Pembangunan menyampaikan, bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Kondisi ini menunjukkan, tambahnya, bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.
Sementara dari anggaran belanja, fraksinya menilai bahwa pelaksanaan belanja daerah harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada penyerapan anggaran (output).
Erniwati juga mengatakan, bahwa kebijakan pembiayaan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
“Pengelolaan pembiayaan harus mampu menjaga keseimbangan fiskal serta tidak menimbulkan beban di masa yang akan datang,” harap Erniwati.
Mangatur Naibaho dari fraksi PDIP memberikan apresiasi Kepada Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, yang juga merupakan kader terbaik PDI Perjuangan.
Di bawah kepemimpinan ideologis Wali Kota, terangnya, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berhasil menunjukkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, pro-rakyat, sekaligus menorehkan berbagai penghargaan prestisius sepanjang Tahun Anggaran 2025.
“Seperti, penghargaan apresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbaik provinsi Sumatera Utara, penghargaan insentif fiskal dari kementerian keuangan Republik Indonesia, penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2025 sebagai badan publik informatif, penghargaan keberhasilan program Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atas komitmen penguatan ketahanan pangan keluarga, penanggulangan stunting, serta pemberdayaan perempuan,” ujar Mangatur Naibaho.
Sementara, Sri Wahyuni dari fraksi Golkar, menyampaikan bahwa, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar penyajian angka-angka keuangan, melainkan merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.
“Oleh sebab itu kami berharap seluruh hasil evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun anggaran berikutnya, agar lebih tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi,” harap Sri Wahyuni.
Abdul Rahman dari fraksi Nasdem mengungkapkan bahwa, pendapatan daerah sebesar Rp 720.596.615.487, realisasinya mencapai sebesar Rp 717.456.289.377 atau 99.5% oleh karna itu fraksi Nasdem berharap kepada pemerintah kota tebing tinggi, dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah, untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah kota tebing tinggi dan berhati hati dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah.
Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 direncanakan Rp 140.538.543.341, namun jelasnya, yang terealisasi hanya Rp 133.363.728.21 atau 94.89%.
“Agar Pemerintah Kota Tebing Tinggi lebih peka dalam peningkatkan PAD di Kota Tebing Tinggi,” harapnya.
Dalam anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 yang jumlah anggarannya sebesar Rp 734.762.016.567, lanjut Abdul Rahman, terealisasi sebesar Rp 672.793.591.071.
“Kami sangat berharap kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kiranya untuk masa yang akan datang, dapat terus meningkatkan kinerjanya, baik dari seluruh sektor pendapatan, dalam hal peningkatan PAD di Kota Tebing Tinggi, maupun peningkatan layanan dasar kepada masyarakat Tebing Tinggi,” tutup Abdul Rahman.
Selanjutnya, mendekati waktu shalat Jumat, kedua fraksi tidak membacakan pandangan, yakni fraksi Demokrat Persatuan Indonesia dan fraksi Gerindra, menyerahkan pandangan umum fraksi kepada ketua DPRD.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan pandangan fraksi-fraksi dari Ketua DPRD kepada Wali Kota.
Turut hadir, Sekdako Erwin Suheri Damanik, perwakilan unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kabag, dan awak media. (archa)